BeritaSatu Logo
Updated: Wed, 10 Oct 2012 12:10:00 GMT | By BeritaSatu.com Feed kanal destinasi

Tahura di Bali Tergerus Fasilitas Pariwisata



Berita Satu

BERITASATU.COM - "Kalau semua disewakan maka lama-kelamaan habislah hutan bakau di Tahura yang kita banggakan"

Divisi Amdal Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Udayana menyatakan daya dukung Bali bagian selatan sudah padat, hingga keberadaan tanaman hutan raya (tahura) diperkirakan tergerus untuk penunjang fasilitas pariwisata.

"Kami meminta pemerintah meninjau kembali secara komprehensif keluarnya izin pemanfaatan 102,22 hektare hutan bakau (mangrove) di kawasan Tahura oleh investor untuk pembangunan fasilitas pariwisata alam," kata Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Udaya Prof Dr Made Sudiana Mahendra PhD di Denpasar, Selasa (9/10).

Ia juga meminta anggota DPRD Bali mencermati keluarnya izin prinsip dari Gubernur Bali dengan melihat rekomendasi kelayakan lingkungan dan izin lingkungan yang memuat empat komponen tersebut.

Komponen tersebut, yakni kesesuaian dengan tata ruang, asas manfaatnya apa signifikan pada masyarakat luas atau hanya pada individu atau kelompok, seperti apa penanganan dampak yang bisa dilakukan dengan pendekatan teknologi ketika aktivitas itu merusak lingkungan serta bagaimana persetujuan masyarakat sekitar.

Ia mengatakan berdasarkan Perda Nomor 16/2009 kawasan Tahura merupakan kawasan hutan lindung yang menyumbang sebanyak 0,24 dari total kawasan hutan lindung di Provinsi Bali seluas 175.577,18 hektare atau sebanyak 31,15 persen dari total luas Bali.

Sehingga hutan bakau terus mengalami tekanan akibat perambahan yang telah terjadi hingga 2011 tercatat 2,561 hektare meliputi urugan untuk jalan, pengelolaan sampah, tempat pembuangan sampah (TPS) dan tempat pengolahan tinja atau limbah, pendirian pondok, rumah, kandang penyu, dan dimohon untuk tukar menukar.

Selain itu baru-baru ini, kata dia tiga hektare lebih hutan bakau juga dibabat untuk kepentingan pembanguan jalan tol Benoa-Nusa Dua, Kabupaten Badung.

"Itu pun pembabatan yang terdata. Kalau kita cek lagi kondisinya sekarang maka pasti lebih banyak lagi hutan bakau yang telah tergerus dan dicaplok pembangunan," katanya.

Bahkan, keberadaan hutan bakau juga menyumbang kontribusi besar pada keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) kota.

Dikatakan Kota Denpasar tahun 2010 mempunyai RTH seluas 38,5 persen. Namun pada tahun 2011, berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar, luas RTH turun menjadi 36,28 persen.

Sementara UU Nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang mengisyaratkan bahwa setiap ibu kota provinsi idealnya memiliki RTH seluas 30 persen dari total wilayah.

"Memang saat ini RTH Kota Denpasar masih memenuhi ketentuan UU. Tapi pengurangan 102 hektare hutan bakau akan memperkecil RTH Kota Denpasar dan bukan tidak mungkin ke depan RTH akan terus berkurang kalau pemerintah sendiri tidak mau menjaganya dan seenaknya memberikan izin pada investor," ujarnya.

Terkait pernyataan Dinas Kehutanan Bali yang mengatakan fasilitas pariwisata akan dibangun di lahan kosong yang memang tidak bisa ditumbuhi hutan bakau, Sudiana mengatakan, jangan sampai itu hanya akal-akalan atau alasan pemerintah.

Menurut dia, sebaiknya kondisi lahan itu diteliti lebih dulu apakah memang tidak bisa ditanami. Kalau pun itu benar menurutnya itu akibat masifnya pencemaran, baik limbah cair atau pun sampah sehingga kondisi tanah bisa diperbaiki lalu ditanami bakau dengan menghambat pencemaran itu bukan malah menjejali lahan kosong itu dengan bangunan.

"Kalau habitatnya untuk tanaman bakau kemungkinan tidak bisa ditumbuhi mangrove sangat kecil. Pasti ada faktor lain yang menyebabkan kenapa mangrove tidak bisa tumbuh pada lokasi-lokasi tertentu," ucapnya.

Ia menambahkan pihaknya akan melakukan kajian dan penelitian di kawasan Tahura sebagai bahan rujukan pemerintah terkait keluarnya izin pemanfaatan kawasan itu.

Menurut dia, dalam kasus akan dikelolanya hutan mangrove oleh investor bukan samata soal luasannya tapi fungsi konservasi dari kawasan itu akan terganggu.

Menurutnya, Tahura sebagai kawasan konservasi memang memungkinkan ada pemanfaatan, tetapi sifatnya hanya untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi apalagi berbau komersial atau bisnis.

"Kalau semua disewakan maka lama-kelamaan habislah hutan bakau di Tahura yang kita banggakan," ujarnya.

Dikatakan masih banyak tempat lain yang bisa digunakan untuk membangun fasilitas pendukung pariwisata. Kenapa mesti Tahura yang luasannya sudah relatif sempit itu diganggu dan dimanfaatkan.

"Apalagi dengan daya dukung lahan di Bali terutama Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang sudah terlampaui dan tergolong defisit, itu akan sangat membahayakan Pulau Dewata," katanya.

0Komentar

video gaya hidup

lainnya...

berita gress